10 Blog Inspiratif Mahasiswa PR UI 2013

Blog merupakan salah satu platform penting bagi praktik Public Relations, khususnya untuk membangun reputasi online. Karenanya, di kelas Cyber Public Relations, merancang dan mengembangkan blog menjadi tugas utama bagi mahasiswa untuk tujuan personal branding.

Selain sebagai sarana menuangkan dan berbagi ide/gagasan, pengalaman, informasi, perspektif dan kreativitas mahasiswa, blog juga menjadi ajang mengasah kemampuan menulis mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa awalnya mengaku tidak suka menulis, pada akhirnya menghasilkan sebuah karya inspiratif melalui postingan-postingan blog mereka.

Social Media Dalam Strategi Kampanye Politik

Meski Pemilu Legislatif 2014 baru akan terselenggara satu tahun ke depan, hiruk pikuk jelang hajatan politik akbar ini sudah mulai terasa. Saat ini para calon anggota legislatif untuk DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tengah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Dan tentu masih ada beberapa tahapan lain yang perlu mereka persiapkan, termasuk perencanaan kampanye.

Perencanaan kampanye menjadi topik menarik untuk dibahas mengingat fenomena penggunaan Internet dan social media semakin meluas di kalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Menurut Internet World Stats, jumlah pengguna Internet di Indonesia sampai Juni 2012 mencapai 55.000.000 pengguna. Dan mayoritas pengguna Internet ini aktif menggunakan social media. Situs Socialbakers melaporkan, sampai Maret 2013, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 47.165.080 pengguna atau terbesar keempat di seluruh dunia setelah Amerika Serikat (AS), Brazil, dan India. Sedangkan Semiocast menyebutkan, penggunaan Twitter di Indonesia sampai Juni 2012 mencapai 29,4 juta pengguna atau terbesar kelima di dunia setelah AS, Brazil, Jepang, dan Inggris. 

Pedoman Menyusun Strategi Social Media

Fakta bahwa penggunaan social media oleh organisasi/perusahaan dan bisnis di Indonesia terus meningkat, namun hal itu tidak disertai dengan penetapan strategi social media yang jelas. Kilauan social media yang memukau mendorong banyak organisasi/perusahaan dan bisnis langsung terjun dengan membuat akun dan menggunakan social media, tanpa mengetahui apa yang ingin dicapai.

Menurut survei Upright Decision tentang penggunaan social media di Indonesia menyimpulkan bahwa social media berperan penting dalam meningkatkan penjualan berbagai kategori produk seperti pakaian (fashion), buku-buku, peralatan elektronik, makanan dan minuman, layanan profesional dan produk-produk lain. Artinya, ini menunjukkan sebuah peluang besar bagi organisasi/perusahaan Anda untuk menjangkau pelanggan dan pelanggan potensial Anda melalui social media. Namun, tanpa disertai strategi social media yang jelas, upaya membangun kehadiran social media yang bisa mendorong loyalitas dan keterlibatan pelanggan hanyalah sia-sia.

4 Langkah Mempersiapkan Social Media Training untuk Karyawan

Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran social media sekarang ini menjadi kian penting bagi eksistensi organisasi dan perusahaan yang sedang berkembang. Social media telah mendemokratisasi pengaruh, mengubah cara organisasi/perusahaan berkomunikasi dengan konsumen, dan bagaimana konsumen mempengaruhi keputusan pembelian rekan-rekan sejawatnya. 

Kehadiran social media yang menawarkan konsep komunikasi dua arah, sekaligus membuka peluang dan tantangan bagi organisasi dan perusahaan untuk terjun dan terlibat di dalamnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang mudah diakses dan relatif murah ini untuk berhubungan dengan pelanggan dan pelanggan potensial secara langsung, lebih cepat dan menjangkau khalayak sasaran lebih luas.

Social Media sebagai Sarana Layanan Konsumen

Perkembangan penggunaan social media di Indonesia belakangan ini cukup mencengangkan. Menurut laporan situs Socialbakers, sampai Maret 2013, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 47.165.080 pengguna atau terbesar keempat di seluruh dunia setelah Amerika Serikat, Brazil dan India. Sedangkan untuk Twitter, Indonesia menduduki sebagai negara dengan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia.

Tak sebatas personal, penggunaan social media oleh organisasi/perusahaan dan merek juga meningkat. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya organisasi/perusahaan dan merek menggunakan social media sebagai sarana berkomunikasi dan terlibat langsung dengan konsumen. Bahkan beberapa perusahaan/organisasi saat ini menjadikan social media sebagai divisi tersendiri dan dikelola secara profesional. 

Welcome to the Millennial Generation

Ini postingan pertama saya setelah satu setengah tahun lebih absen karena berbagai hal. Awal Februari lalu, saya kembali mengajar Cyber Public Relations atau disingkat Cyber PR di Universitas Indonesia. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun pemahaman prinsip-prinsip komunikasi Cyber PR melalui pengenalan dan sekaligus aplikasi berbagai platform Social Media seperti Facebook, Twitter, YouTube, Blog, Wiki, dan lain-lain.

Mengajar mata kuliah ini selalu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Sebagaimana teknologi social web atau dikenal Web 2.0 terus berkembang dan platform-platform berubah. Menggali perkembangan social media dan mengupdate materi kuliah menjadi keharusan yang menantang dan sekaligus menyenangkan. Artinya, saya harus lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca buku-buku mutakhir, postingan-postingan blog/website, searching Internet, dan berbagai referensi lain. Namun hal ini juga sekaligus menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan baru yang sangat bernilai.

Demokrasi Media: Para Pemimpin, Saatnya untuk Mendengarkan

 

Baru saja Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan hasil risetnya tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam riset yang dilakukan pada 1 hingga 7 Juni lalu,  dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY turun hingga di bawah 50 persen. Ini terjadi pertama kalinya sejak SBY memenangi Pemilu 2009 lalu.

Tanda-tanda terus merosotnya pamor SBY juga bisa dilihat dari respon masyarakat terhadap pidato-pidato SBY belakangan ini. Berbagai kritikan, hujatan, dan ketidakpuasan masyarakat menanggapi pidato SBY mengalir deras melalui berbagai saluran media sosial seperti Facebook, Twitter, Blog, dan sebagainya. Baik dengan cara meng-update status, berbagi berita/foto, link video, dan komentar-komentar.

Fenomena tersebut terjadi dan berkembang pesat di masyarakat, dimana pemerintah dan para pemimpin yang berkuasa saat ini tidak mau ‘mendengarkan’. Mereka seolah menutup kuping atas apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, sebagai konstituen yang sebagian besar telah memilih mereka. Model komunikasi (politik) yang ditampilkan cenderung “top-down” dan searah, dengan konten reaktif dan bersifat membela diri.

Saat ini kita memasuki era pengaruh sosial politik, sebuah kerangka bagi pemerintah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstituen melalui interaksi kehidupan nyata, yaitu media baru. Beberapa pihak mungkin mengatakan bahwa hal ini bukan sesuatu yang baru, karena pada esensinya media baru hanya akan terus berkembang, dan saat ini bermuara pada media sosial. Menurut pakar media sosial Brian Solis, media sosial merepresentasikan demokratisasi informasi dan pemerataan pengaruh. Siapapun bisa membuat, menerbitkan, dan mendistribusikan ide-ide, pandangan, berita, dan informasi. Konten bisa menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai saluran dan orang-orang yang terhubung, lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhkan untuk membaca kalimat ini.

Pemerintah sekarang ini menghadapi apa yang disebut masyarakat 2.0. Dengan kemampuan dan kemudahan menggunakan alat-alat Web 2.0 dalam kehidupan sehari-hari atau disebut teknologi sosial, masyarakat dengan mudah dan cepat akan terlibat dalam isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, membuat laporan kejadian, berbagi foto, menayangkan video-video, dan sebagainya. Didukung oleh berbagai kemudahan fasilitas yang disediakan oleh platform tersebut, real time dan menjangkau khalayak luas.

Kekuatan teknologi sosial, ketika terlibat secara penuh, dapat menjadi semacam revolusi. Bergabungnya kekuatan-kekuatan dapat menyediakan individu-individu, kelompok dan korporasi ke dalam wawasan teknologi sosial, peralatan untuk memacu penyebaran ide-ide, dan kemampuan untuk mendorong/menghasut tindakan yang cepat menular.

Salah satu pelajaran terbesar dalam media sosial adalah bahwa segala sesuatu dimulai dengan mendengarkan dan hal itu adalah benar untuk setiap bentuk kepemimpinan. Pemerintah dan sistem pemerintahan mereka telah banyak belajar. Media baru tidak hanya sekedar saluran yang kaya dengan wawasan, tetapi juga interaktif. Di sisi lain, orang-orang memiliki harapan atas penghargaan, pengakuan dan keterlibatan. Dengan demikian, kemampuan teknologi informasi kembali menghadirkan sebuah tantangan bagi pemerintah yang menerapkan model komunikasi top-down. Dan, tantangan ini harus diatasi.

Belajar dari Gedung Putih

Informasi memiliki historis perjalanan satu arah, dari mereka untuk Anda. Tapi, sekarang pemerintah tidak hanya belajar untuk mendengarkan, mereka mengeksplorasi sarana untuk mendengar, merespon dan bertindak. Sebagai contoh, tim sukses Barrack Obama menggunakan media sosial untuk terlibat dengan para pemilih pada pemilu 2008. Tim Obama mendorong konten yang sangat bagus dan memicu aspirasi-aspirasi dan sebagai hasilnya, "menarik" sumbangan yang memecahkan rekor untuk membantu Obama memenangkan pemilu kepresidenan. Ini sebuah awal yang sangat bagus. Pemerintahan Obama juga menyadari bahwa pemilu 2012 juga akan membutuhkan saluran media baru yang berporos dari komunikasi top-down ke komunikasi bottom-up yang memicu ART media sosial: Actions (Tindakan), Reactions (Reaksi) dan Transactions (Transaksi).

Banyak yang percaya bahwa Presiden Obama adalah Presiden Media Sosial yang pertama. Sementara banyak pemerintah dan juga Presiden Obama telah merangkul media untuk belajar, berinteraksi, dan juga mempengaruhi warga. Kita hanya berada di awal era baru demokrasi digital di mana orang memainkan peran aktif dalam pemerintahan sekarang dan yang akan datang.

Ke depan, tren keterlibatan interaktif sangat kuat. Tanpa kecerdasan, bagaimanapun, kemampuan untuk mengubah warga digital menjadi stakeholder yang aktif akan terbukti sulit dipahami. Pada akhirnya, apa yang paling penting adalah bahwa orang merasa bahwa mereka didengar dan perubahan tersebut jelas. Bagi pemerintah, ini penting bahwa orang-orang yang juga terlibat dan diarahkan untuk mengambil tindakan yang memicu hasil yang diinginkan.

Selain intelijen, media sosial membutuhkan orkestrasi dan kemampuan untuk merancang program dan pengalaman yang secara positif mempengaruhi perilaku. Dengan mengaktifkan algoritma manusia, pemerintah dapat menginspirasi generasi baru dari kolaborasi dan produktivitas yang menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, dan membantu di mana bantuan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, ART terkait dengan program-program media baru ini akan memicu efek sosial yang memperluas jangkauan dari badan atau organisasi politik melalui grafik sosial dari warga yang terlibat yang berpotensi mempengaruhi teman dari temannya dan khalayak dari khalayaknya untuk berempati dengan upaya-upaya dan gerakan-gerakan.

Keterlibatan Gedung Putih dengan warganya diperlihatkan melalui kehadirannya di media sosial yaitu  website/blog, Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, YouTube, Vimeo, iTunes, dan Linkedln. Pada Juni ini, Gedung Putih menerbitkan sebuah postingan blog tentang "What Our Facebook Fans and Twitter Followers Told Us." Postingan dimulai dengan catatan positif yang menunjukkan bahwa Gedung Putih memang mendengarkan di media sosial: 

Selama beberapa bulan terakhir, kami telah bekerja untuk meningkatkan kehadiran media sosial Gedung Putih untuk menyediakan bagi penggemar Facebook dan pengikut Twitter kami dengan update secara tepat waktu, relevan dan menarik tentang apa yang terjadi di Gedung Putih dan di seputar Administrasi.

Gedung Putih juga melakukan serangkaian survei dengan para penggemar Facebook dan pengikut Twitter untuk meminta umpan balik mereka tentang program-program online Gedung Putih. Survei tersebut menerima ribuan tanggapan dari masyarakat.

Ini sebuah langkah yang menjanjikan. Namun, dibutuhkan serangkaian langkah untuk membawa perubahan menuju kemajuan. Selayaknya, Pemerintahan SBY dan juga para politisi atau organisasi politik manapun untuk menggunakan media baru di luar mekanisme Public Relations atau jurnalisme yang dikendalikan foto. Media baru merepresentasikan kemampuan untuk memberdayakan penggemar dan pengikut untuk berkontribusi terkait dari setiap kampanye atau misi. Dengan demikian, jaringan sosial berevolusi dari saluran informasi ke keterlibatan masyarakat dengan kemampuan untuk menimbulkan efek dan mempengaruhi perilaku. Sudah waktunya untuk perubahan.

7 Prinsip Dasar Pemerintahan 2.0

Konsep pemerintahan 2.0 tumbuh dari perkembangan teknologi Web 2.0, sebagai upaya untuk menentukan pendekatan baru bagi pengaturan yang menyediakan cara-cara berkomunikasi lebih langsung dan segera antara pemerintah dan warga negara, terlibat dan berkolaborasi yang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip dan alat-alat Web 2.0.

 

Sebagian orang berpendapat bahwa Pemerintahan 2.0 adalah tentang teknologi, sebagian lagi beranggapan tentang perubahan budaya, dan lainnya masih tentang mengambil risiko dan melakukan eksperimen, untuk beberapa hal tentang kebijakan, atau kolaborasi, atau keterbukaan. Lantas, bagaimana jika semua hal tersebut bergabung ke dalam sebuah sistem yang kompleks?

Berikut ini 7 prinsip dasar menyangkut Pemerintahan 2.0 yang digambarkan oleh Mark Drapeau:

1. Transformatif

Pemerintahan 2.0 adalah tentang mengubah status quo pemerintah dalam berbagai cara. Apa saja caranya? Mereka termasuk namun tidak terbatas pada: inovasi oleh pemerintah, transparansi prosesnya, kolaborasi antara para anggotanya, dan partisipasi warga. Secara total, ini akan merupakan transformasi besar pemerintah, pada tingkat manapun.

Sebagai contoh, kategori-kategori dasar secara resmi ditetapkan oleh Gedung Putih tak lama setelah Presiden Obama berkantor di Gedung Putih dalam memorandum berjudul, "Transparency and Open Government."

2.Multi Level

 

Salah satu sumber kebingungan tentang Pemerintahan 2.0 secara umum menyangkut apakah terutama tentang memperbaiki komunikasi dan kolaborasi di dalam instansi-instansi, atau antara pemerintah, para pemangku kepentingan di dalamnya dan warga yang dilayaninya. Jawabannya adalah tentu saja semua dari hal tersebut. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain, dan sebenarnya mereka memperhubungkan (interlinking) dan kontra-tergantung pada kemajuan satu sama lain.

Pada tingkat terendah Pemerintahan 2.0, bisa jadi, berada dalam organisasi pemerintahan 2.0, hanya membuat pemerintah lebih efisien, responsif, dan lain-lain pada tingkat paling dasar - dengan para pegawai yang sering bekerja di gedung yang sama. Kemudian level berikutnya adalah membantu para pegawai serupa di organisasi bekerja lebih baik satu sama lain (proses antar-instansi atau apa yang berlaku di tempat Anda), di mana organisasi-organisasi ini, misalnya Departemen Keuangan dengan departemen-departemen lain untuk Sistem Pembukuan Online, Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), atau dua negara tetangga yang berbatasan  seperti Indonesia-Malaysia, dan sebagainya. Lalu akhirnya, satu tingkat lebih tinggi, Anda memiliki interaksi dari semua hal tersebut dengan warga negara.

Biasanya, seorang pegawai pemerintah, stakeholder, atau warga negara hanya peduli tentang salah satu tingkat ini, tetapi pada waktu tertentu suatu organisasi atau kelompok tanpa memperhatikan terlibat dalam ketiganya.

3. Ketersediaan Teknologi 

Mari kita hadapi ini, banyak Pemerintahan 2.0 adalah tentang teknologi, khususnya teknologi baru dan muncul termasuk namun tidak terbatas pada platform web sosial, perangkat mobile, dan cloud computing, dan bagaimana mereka dapat mengubah dan memberdayakan pemerintah. Seperti halnya dengan tingkat Pemerintahan 2.0, dimana teknologi adalah yang paling penting dan berapa banyak yang mengubah peran Anda sangat tergantung di mana posisi Anda.

Namun demikian, pandangan holistik dari Pemerintahan 2.0 adalah semua hal tersebut penting. Seorang Public Relations atau warga negara mungkin melihat keberadaan pemerintah di jaringan sosial yang paling penting, sedangkan para ilmuwan pemerintah mungkin akan melihat crowdsourcing pada situs web yang didedikasikan paling penting, dan penegakan hukum dapat difokuskan pada komunikasi terpadu. Apapun itu, teknologi memberdayakan transformasi pekerjaan lama pemerintahan 2.0, dan bahkan menciptakan peran yang muncul seperti "Direktur Media Baru" di beberapa tempat.

4. Proses Berulang

Pemerintah 2.0 tentu tidak statis. Cara dimana Pemerintahan 2.0 mengubah di semua tingkat penggunaan teknologi yaitu melalui proses berulang-ulang dari (1) mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, (2) melakukan eksperimen, (3) menentukan jika solusi ditemukan, kembali melakukan eksperimen jika perlu, dan mengidentifikasi masalah-masalah baru. Proses ini tidak pernah benar-benar berakhir.

Selanjutnya gambar ini menunjukkan bahwa percobaan tidak terikat dengan masalah yang tidak benar-benar relevan. Pegawai tidak nyaman dengan pemecahan masalah melalui suatu proses eksperimentasi dan trial and error, dan tidak mampu menjelaskan bahwa untuk supervisor atau rekan, akan kesulitan menerapkan praktek Pemerintahan 2.0.

5. Misi yang Kuat

Pemerintahan 2.0 pada intinya adalah tentang mencapai misi. Kadang-kadang menggunakan Twitter tidak akan sesuai. Kadang-kadang sesuai. Kadang-kadang blogging membantu. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang para pegawai Anda harus bekerja pada Wiki secara bersama-sama, kadang-kadang tidak harus. Setiap orang perlu belajar tentang teknologi dan menerapkannya secara tepat untuk persoalan-persoalan yang berlaku bagi misi mereka. Jangan bingung tentang hal ini.

Pada akhirnya, ini adalah proses dasar. Apa misi Anda? Apa strategi umum Anda untuk mencapainya? Bagaimana kebijakan saat ini, aturan, dan undang-undang (lihat bagian berikutnya) mempengaruhi strategi itu? Sekarang, taktik apa yang akan Anda gunakan untuk melaksanakan strategi Anda? Terutama, teknologi dan percobaan terjadi dengan taktik, bukan strategi. Jangan bingung tentang itu, ok.

6. Berbasis Kebijakan

Tidak seperti topik lebih umum seperti Enterprise 2.0, yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi lain, topik lebih sempit Pemerintahan 2.0 ini sangat dipengaruhi oleh segala macam aturan, peraturan, kebijakan, dan hukum di semua tingkat pemerintahan dan di semua jenis organisasi. Dalam banyak kebijakan, hal ini menghambat transformasi, dan sebagian besar Pemerintahan 2.0 berurusan dengan fakta ini. Para pegawai pemerintah semua terlalu akrab dengan hal  seperti ini.

Banyak kebijakan harus dilakukan dengan "publik" - memastikan mereka diperlakukan sama, yakin untuk memperhitungkan kelemahan-kelemahan akun dan situasi-situasi lain, privasi mereka mengenai informasi pribadi, dan sebagainya. Lainnya harus dilakukan dengan cybersecurity, standar data yang terbuka, dan isu-isu lainnya. Ini adalah rumit, dan kebijakan-kebijakan ini belum tentu interoperable dengan langkah dipercepat Web 2.0 dan evolusi teknologi lainnya di Silicon Valley dan di tempat-tempat lain. Sistem nilai perusahaan seperti Facebook yang melayani pengiklan-pengiklan dan desainer game belum tentu selaras dengan sistem nilai pemerintah yang melayani warga.

Jadi sementara banyak perusahaan dan produk-produk teknologi (seperti Facebook) memegang kebenaran nilai bagi pemerintah dan warga negara, mereka semua beroperasi dalam sebuah ekosistem kebijakan yang mempengaruhi taktik yang dapat digunakan dalam praktek.

7. Mengimbangi

Pemerintahan 2.0 tidak ada dalam pemerintahan yang vakum. Sejauh bahwa hal ini melayani atau berinteraksi dengan warga, yaitu warga yang melayani sebuah lingkungan operasi bagi pemerintah. Lingkungan dapat berubah. Warga 2.0 adalah gagasan bahwa semua teknologi dan eksperimen dan semangat perubahan dan reformasi dan partisipasi yang tersedia untuk orang umum serta pemerintah.

Jadi, untuk tingkat tertentu, warga negara dapat memutuskan bagaimana membuat pemerintah lebih transparan, kolaboratif, dan partisipatif dalam caranya sendiri. Mereka dapat menggarut website pemerintah untuk data, membuat wiki terbuka, re-tweet bulletin pemerintah, dan sebagainya. Mereka juga dapat menggunakan alat-alat ini untuk memprotes dalam berbagai cara ketika pemerintah tidak transformatif dengan cara-cara yang mereka inginkan, ketika pemerintah tidak memperbaiki cara-cara yang masyarakat pikir seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, sebuah kelompok melek teknologi seperti Code Pink memprotes kekurangcanggihan Transportation Security Administration (TSA) di bandara dengan secara diam-diam membuat video dan mempostingkannya. Terlepas dari bentuk yang tepat untuk diambil, apa yang warga lakukan dengan teknologi baru akan mempengaruhi apa yang dilakukan pemerintah, dan sebaliknya, menciptakan keseimbangan.

Jadi, Seperti Apakah Pemerintahan 2.0?

Ketika semua komponen di atas dikombinasikan secara visual, maka alur kerja Pemerintahan 2.0 akan terlihat seperti ini:

Semuanya dimulai dan diakhiri dengan misi Anda. Kemudian, Pemerintahan 2.0 adalah tentang sebuah proses transformasi yang melibatkan inovasi untuk transparansi, kolaborasi, dan/atau partisipasi yang terkait dengan misi Anda. Ini mungkin melibatkan satu atau lebih tingkat mulai dari dalam organisasi, ke antar-organisasi, ke interaksi pemerintah-warga negara, tetapi sampai tingkat tertentu ini semua mempengaruhi satu sama lain pula.

Kemudian, strategi dibentuk seputar menyelesaikan misi yang lebih baik dalam semangat Pemerintahan 2.0, dan strategi ini dilakukan dalam lingkungan rumit kebijakan pemerintah - spesifik dan non-spesifik - aturan, peraturan, hukum, dan sejenisnya. Yang kemudian menentukan taktik mana yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan strategi untuk meningkatkan misi. Taktik ini akan sering melibatkan penggunakan teknologi baru dan muncul. Penggunaan teknologi ini melibatkan proses trial and error untuk mengidentifikasi masalah-masalah kecil, bereksperimen untuk menyelesaikannya, dan menilai solusi yang mungkin. Trial and error ini berbeda dari taktik ke taktik, bahkan dalam strategi atau misi.

Selanjutnya, penilaian umum terjadi pada seberapa baik deretan taktik yang dikerahkan mampu memenuhi strategi awal. Namun, penilaian ini terjadi tidak hanya di dalam kantor-kantor pemerintah tetapi dalam lingkungan warga, pemangku kepentingan di keseluruhan operasi. Kebutuhan perubahan mereka, sikap, dan penggunaan teknologi itu sendiri dapat mempengaruhi seberapa baik taktik bertemu strategi, atau bahkan strategi apa - menciptakan keseimbangan teknologi seperti antara pemerintah dan masyarakat. Akhirnya, penilaian dibuat mengenai bagaimana Pemerintahan 2.0 mungkin atau tidak mungkin telah memperbaiki misi.

Alur kerja ini, sampai taraf tertentu, terjadi untuk setiap orang di setiap pemerintah atau pekerjaan yang terkait pemerintah dimana pemerintahan 2.0 mempengaruhi. Jadi, sudah siapkah Anda?