Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

Sunday, April 14, 2013

Social Media Dalam Strategi Kampanye Politik



Meski Pemilu Legislatif 2014 baru akan terselenggara satu tahun ke depan, hiruk pikuk jelang hajatan politik akbar ini sudah mulai terasa. Saat ini para calon anggota legislatif untuk DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tengah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Dan tentu masih ada beberapa tahapan lain yang perlu mereka persiapkan, termasuk perencanaan kampanye.

Perencanaan kampanye menjadi topik menarik untuk dibahas mengingat fenomena penggunaan Internet dan social media semakin meluas di kalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Menurut Internet World Stats, jumlah pengguna Internet di Indonesia sampai Juni 2012 mencapai 55.000.000 pengguna. Dan mayoritas pengguna Internet ini aktif menggunakan social media. Situs Socialbakers melaporkan, sampai Maret 2013, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 47.165.080 pengguna atau terbesar keempat di seluruh dunia setelah Amerika Serikat (AS), Brazil, dan India. Sedangkan Semiocast menyebutkan, penggunaan Twitter di Indonesia sampai Juni 2012 mencapai 29,4 juta pengguna atau terbesar kelima di dunia setelah AS, Brazil, Jepang, dan Inggris. 

Monday, June 27, 2011

Demokrasi Media: Para Pemimpin, Saatnya untuk Mendengarkan

 



Baru saja Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan hasil risetnya tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam riset yang dilakukan pada 1 hingga 7 Juni lalu,  dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY turun hingga di bawah 50 persen. Ini terjadi pertama kalinya sejak SBY memenangi Pemilu 2009 lalu.

Tanda-tanda terus merosotnya pamor SBY juga bisa dilihat dari respon masyarakat terhadap pidato-pidato SBY belakangan ini. Berbagai kritikan, hujatan, dan ketidakpuasan masyarakat menanggapi pidato SBY mengalir deras melalui berbagai saluran media sosial seperti Facebook, Twitter, Blog, dan sebagainya. Baik dengan cara meng-update status, berbagi berita/foto, link video, dan komentar-komentar.

Fenomena tersebut terjadi dan berkembang pesat di masyarakat, dimana pemerintah dan para pemimpin yang berkuasa saat ini tidak mau ‘mendengarkan’. Mereka seolah menutup kuping atas apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, sebagai konstituen yang sebagian besar telah memilih mereka. Model komunikasi (politik) yang ditampilkan cenderung “top-down” dan searah, dengan konten reaktif dan bersifat membela diri.

Saat ini kita memasuki era pengaruh sosial politik, sebuah kerangka bagi pemerintah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstituen melalui interaksi kehidupan nyata, yaitu media baru. Beberapa pihak mungkin mengatakan bahwa hal ini bukan sesuatu yang baru, karena pada esensinya media baru hanya akan terus berkembang, dan saat ini bermuara pada media sosial. Menurut pakar media sosial Brian Solis, media sosial merepresentasikan demokratisasi informasi dan pemerataan pengaruh. Siapapun bisa membuat, menerbitkan, dan mendistribusikan ide-ide, pandangan, berita, dan informasi. Konten bisa menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai saluran dan orang-orang yang terhubung, lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhkan untuk membaca kalimat ini.

Pemerintah sekarang ini menghadapi apa yang disebut masyarakat 2.0. Dengan kemampuan dan kemudahan menggunakan alat-alat Web 2.0 dalam kehidupan sehari-hari atau disebut teknologi sosial, masyarakat dengan mudah dan cepat akan terlibat dalam isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, membuat laporan kejadian, berbagi foto, menayangkan video-video, dan sebagainya. Didukung oleh berbagai kemudahan fasilitas yang disediakan oleh platform tersebut, real time dan menjangkau khalayak luas.

Kekuatan teknologi sosial, ketika terlibat secara penuh, dapat menjadi semacam revolusi. Bergabungnya kekuatan-kekuatan dapat menyediakan individu-individu, kelompok dan korporasi ke dalam wawasan teknologi sosial, peralatan untuk memacu penyebaran ide-ide, dan kemampuan untuk mendorong/menghasut tindakan yang cepat menular.

Salah satu pelajaran terbesar dalam media sosial adalah bahwa segala sesuatu dimulai dengan mendengarkan dan hal itu adalah benar untuk setiap bentuk kepemimpinan. Pemerintah dan sistem pemerintahan mereka telah banyak belajar. Media baru tidak hanya sekedar saluran yang kaya dengan wawasan, tetapi juga interaktif. Di sisi lain, orang-orang memiliki harapan atas penghargaan, pengakuan dan keterlibatan. Dengan demikian, kemampuan teknologi informasi kembali menghadirkan sebuah tantangan bagi pemerintah yang menerapkan model komunikasi top-down. Dan, tantangan ini harus diatasi.

Belajar dari Gedung Putih




Informasi memiliki historis perjalanan satu arah, dari mereka untuk Anda. Tapi, sekarang pemerintah tidak hanya belajar untuk mendengarkan, mereka mengeksplorasi sarana untuk mendengar, merespon dan bertindak. Sebagai contoh, tim sukses Barrack Obama menggunakan media sosial untuk terlibat dengan para pemilih pada pemilu 2008. Tim Obama mendorong konten yang sangat bagus dan memicu aspirasi-aspirasi dan sebagai hasilnya, "menarik" sumbangan yang memecahkan rekor untuk membantu Obama memenangkan pemilu kepresidenan. Ini sebuah awal yang sangat bagus. Pemerintahan Obama juga menyadari bahwa pemilu 2012 juga akan membutuhkan saluran media baru yang berporos dari komunikasi top-down ke komunikasi bottom-up yang memicu ART media sosial: Actions (Tindakan), Reactions (Reaksi) dan Transactions (Transaksi).

Banyak yang percaya bahwa Presiden Obama adalah Presiden Media Sosial yang pertama. Sementara banyak pemerintah dan juga Presiden Obama telah merangkul media untuk belajar, berinteraksi, dan juga mempengaruhi warga. Kita hanya berada di awal era baru demokrasi digital di mana orang memainkan peran aktif dalam pemerintahan sekarang dan yang akan datang.

Ke depan, tren keterlibatan interaktif sangat kuat. Tanpa kecerdasan, bagaimanapun, kemampuan untuk mengubah warga digital menjadi stakeholder yang aktif akan terbukti sulit dipahami. Pada akhirnya, apa yang paling penting adalah bahwa orang merasa bahwa mereka didengar dan perubahan tersebut jelas. Bagi pemerintah, ini penting bahwa orang-orang yang juga terlibat dan diarahkan untuk mengambil tindakan yang memicu hasil yang diinginkan.

Selain intelijen, media sosial membutuhkan orkestrasi dan kemampuan untuk merancang program dan pengalaman yang secara positif mempengaruhi perilaku. Dengan mengaktifkan algoritma manusia, pemerintah dapat menginspirasi generasi baru dari kolaborasi dan produktivitas yang menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, dan membantu di mana bantuan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, ART terkait dengan program-program media baru ini akan memicu efek sosial yang memperluas jangkauan dari badan atau organisasi politik melalui grafik sosial dari warga yang terlibat yang berpotensi mempengaruhi teman dari temannya dan khalayak dari khalayaknya untuk berempati dengan upaya-upaya dan gerakan-gerakan.

Keterlibatan Gedung Putih dengan warganya diperlihatkan melalui kehadirannya di media sosial yaitu  website/blog, Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, YouTube, Vimeo, iTunes, dan Linkedln. Pada Juni ini, Gedung Putih menerbitkan sebuah postingan blog tentang "What Our Facebook Fans and Twitter Followers Told Us." Postingan dimulai dengan catatan positif yang menunjukkan bahwa Gedung Putih memang mendengarkan di media sosial: 

Selama beberapa bulan terakhir, kami telah bekerja untuk meningkatkan kehadiran media sosial Gedung Putih untuk menyediakan bagi penggemar Facebook dan pengikut Twitter kami dengan update secara tepat waktu, relevan dan menarik tentang apa yang terjadi di Gedung Putih dan di seputar Administrasi.

Gedung Putih juga melakukan serangkaian survei dengan para penggemar Facebook dan pengikut Twitter untuk meminta umpan balik mereka tentang program-program online Gedung Putih. Survei tersebut menerima ribuan tanggapan dari masyarakat.

Ini sebuah langkah yang menjanjikan. Namun, dibutuhkan serangkaian langkah untuk membawa perubahan menuju kemajuan. Selayaknya, Pemerintahan SBY dan juga para politisi atau organisasi politik manapun untuk menggunakan media baru di luar mekanisme Public Relations atau jurnalisme yang dikendalikan foto. Media baru merepresentasikan kemampuan untuk memberdayakan penggemar dan pengikut untuk berkontribusi terkait dari setiap kampanye atau misi. Dengan demikian, jaringan sosial berevolusi dari saluran informasi ke keterlibatan masyarakat dengan kemampuan untuk menimbulkan efek dan mempengaruhi perilaku. Sudah waktunya untuk perubahan.

Tuesday, May 17, 2011

Pemerintahan 2.0: Inovasi atau Tragedi?





Kisah studi banding anggota Komisi VIII DPR RI di Australia 30 April lalu, yang menuai olok-olok dari para pelajar Indonesia, menandai masih awamnya penggunaan teknologi di kalangan para pejabat dan bahkan instansi-instansi pemerintah Indonesia. Bisa dimaklumi ‘kegemasan’ para pelajar Indonesia yang tengah menyelesaikan studinya di Australia itu, dipicu ketidakakuratan alamat e-mail dan penggunaan alamat e-mail gratis bagi lembaga tinggi negara, DPR.

Di negara-negara maju, e-mail merupakan salah satu platform online penting yang digunakan sebagai sarana interaksi atau komunikasi antara warga dengan para pejabat dan instansi-instansi pemerintah. Di luar, tentu saja, website/blog, situs jaringan sosial, video online atau pesan teks. Para pejabat dan instansi-instansi pemerintah menggunakan alamat e-mail resmi yang biasanya disesuaikan dengan nama domain masing-masing negara seperti usa.gov (Amerika Serikat), gov.au (Australia), gov.uk (Inggris), go.id (Indonesia), dan sebagainya.

Australia sendiri menerapkan standar tinggi dalam keinovatifan menggunakan alat-alat Web 2.0, transparansi data dan aktivitas keterlibatan online dengan publik melalui apa yang disebut Pemerintahan 2.0. Sejak awal tahun 2000, Australia telah memimpin dalam hal transparansi data,  keterlibatan warga dan partisipasi masyarakat serta kolaborasi di seluruh instansi pemerintah. Seperti disampaikan Federal Senator Australia, Kate Lundy, teknologi mengubah hubungan warga dan pemerintah, kesenjangan digital, jaringan broadband nasional Australia, dan banyak lagi. Dia menggambarkan unsur-unsur inti dari mendefinisikan kembali pemerintah melalui teknologi. “Tiga pilar Pemerintahan 2.0 yaitu demokratisasi data, layanan terpusat warga negara dan demokrasi partisipatif. Bersama-sama, mereka masing-masing mewakili sebuah prinsip yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang terbuka,"jelasnya.

Konsep pemerintahan 2.0 tumbuh dari teknologi berbasis Web 2.0, yaitu upaya untuk menentukan pendekatan baru bagi pengaturan yang menyediakan cara-cara berkomunikasi lebih langsung dan segera antara pemerintah dan warga negara mereka, terlibat dan berkolaborasi yang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip dan alat-alat Web 2.0. Wikipedia menggunakan istilah Pemerintah 2.0 sebagai kata baru bagi upaya untuk menerapkan jaringan sosial dan manfaat integrasi Web 2.0 untuk praktek pemerintahan. Pemerintahan 2.0 merupakan upaya untuk memberikan proses yang lebih efektif untuk penyampaian pelayanan pemerintah kepada individu-individu dan bisnis. Integrasi perangkat seperti wiki, pembangunan situs jejaring sosial khusus pemerintah dan penggunaan blog, RSS feed dan Google Maps membantu pemerintah menyediakan informasi bagi masyarakat dengan cara yang lebih bermanfaat langsung bagi orang yang bersangkutan.

Gov 2.0 Australian Group justru menekankan Pemerintahan 2.0 bukan tentang pendekatan berbasis jaringan sosial atau teknologi apa pun. Tetapi lebih kepada perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah pengaturan yang terbuka, kolaboratif, dan kooperatif dimana ada (jika memungkinkan) konsultasi terbuka, data yang terbuka, berbagi pengetahuan, pengakuan keahlian, saling menghormati nilai-nilai bersama dan pemahaman tentang bagaimana setuju untuk tidak setuju. Teknologi dan alat-alat sosial hanyalah enabler dalam proses ini.

Transparansi dan Pemerintahan yang Terbuka

Sesaat setelah Presiden Barrack Obama dilantik dan berkantor di Gedung Putih, Pemerintah Federal mulai membangun dan menerapkan sebuah sistem yang lebih transparan, kolaboratif, dan partisipatif. Melalui memorandum berjudul “Transparency and Open Government”, Obama berkomitmen untuk menciptakan tingkat keterbukaan dalam pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Kami akan bekerja sama untuk memastikan kepercayaan publik dan membangun sistem transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Keterbukaan akan memperkuat demokrasi kita dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintah,” kata Obama.

Tiga kriteria yang digariskan Obama tentang pemerintahan yang transparan dan terbuka sebagai berikut:

  • Pemerintah Harus Transparan: Transparansi meningkatkan akuntabilitas dan menyediakan informasi bagi warga tentang apa yang pemerintah mereka sedang lakukan. Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Federal merupakan aset nasional. Administrasi akan mengambil tindakan yang layak, sesuai dengan hukum dan kebijakan, untuk mengungkapkan informasi secara cepat dalam bentuk bahwa masyarakat dapat menemukan dan menggunakan dengan mudah. Departemen dan lembaga-lembaga eksekutif harus memanfaatkan teknologi baru untuk menyediakan informasi tentang operasi dan keputusan-keputusan mereka secara online dan tersedia dengan mudah untuk publik. Departemen dan lembaga-lembaga eksekutif juga harus mengumpulkan umpan balik (feedback) masyarakat untuk mengidentifikasi informasi pada penggunaan terbesar untuk publik.
  • Pemerintah Harus Partisipatif: Keterlibatan publik meningkatkan efektivitas pemerintah dan memperbaiki kualitas keputusan-keputusannya. Pengetahuan tersebar luas di masyarakat, dan pejabat-pejabat publik berkepentingan memiliki akses ke pengetahuan yang tersebar tersebut. Departemen dan lembaga-lembaga eksekutif harus menawarkan peningkatan peluang masyarakat (Amerika) untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan untuk menyediakan pemerintah mereka dengan manfaat dari keahlian kolektif dan informasi mereka. Departemen dan lembaga-lembaga eksekutif juga harus meminta masukan dari masyarakat tentang bagaimana kita dapat meningkatkan dan memperbaiki peluang untuk partisipasi publik dalam pemerintah.
  • Pemerintah Harus Kolaboratif: Kolaborasi aktif yang melibatkan masyarakat (Amerika) dalam pekerjaan pemerintahan mereka. Departemen dan lembaga eksekutif harus menggunakan alat-alat, metode, dan sistem yang inovatif untuk bekerjasama diantara mereka sendiri, di semua tingkatan pemerintah, dan dengan organisasi-organisasi nirlaba, bisnis, dan individu-individu di sektor swasta. Departemen dan lembaga Eksekutif harus meminta masukan publik untuk menilai dan meningkatkan tingkat kolaborasi mereka dan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk kerjasama.

Penerapan memorandum yang kemudian dikenal “Pemerintahan 2.0” itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat AS. Hasil survei Pew Internet terhadap 2.258 pengguna internet berusia di atas 18 tahun di AS menunjukkan, sekitar 40% melakukan online untuk mencari data tentang pengeluaran pemerintah dan kegiatan. Ini termasuk siapa saja yang telah melakukan setidaknya salah satu dari berikut: melihat secara online bagaimana uang stimulus federal dihabiskan (23%), membaca atau mendownload teks undang-undang (22%), mengunjungi situs seperti data.gov yang menyediakan akses ke data pemerintah (16%), atau melihat siapa yang berkontribusi terhadap kampanye pejabat terpilih mereka (14%).

"Interaksi pemerintah di era informasi sering didorong oleh data," kata Aaron Smith, seorang peneliti di Pew Research Center’s Internet & American Life Project. "Warga negara secara online dapat dan sering melakukan go to the source dalam upaya mereka untuk memantau kegiatan pemerintah, mengevaluasi dampak undang-undang baru, dan melacak aliran uang pajak mereka."

Laporan ini juga menemukan bahwa 31% orang dewasa online telah menggunakan alat sosial seperti blog, situs jejaring sosial, dan video online serta email dan sinyal teks untuk tetap terinformasi tentang kegiatan pemerintah.
  
Interaksi warga dengan pemerintah, secara khusus, seringkali:

  • Didorong Data: Upaya instansi pemerintah untuk memposting data online mereka beresonansi dengan warga. Sebanyak 40% orang melakukan online untuk mengakses data dan informasi tentang pemerintah (misalnya: untuk melihat anggaran dihabiskan, kontribusi/sumbangan kampanye politik atau teks undang-undang). 
  • Diorganisir Seputar Platform Online Baru: Interaksi warga dengan pemerintah bergerak di luar website. Hampir sepertiga (31%) orang dewasa online menggunakan platform online seperti blog, situs jaringan sosial, email, video online atau pesan teks untuk mendapatkan informasi pemerintah. 
  • Partisipatif: orang-orang Amerika tidak hanya online untuk data dan informasi; mereka ingin berbagi pandangan pribadi mereka pada bisnis pemerintah. Hampir seperempat (23%) pengguna internet berpartisipasi dalam debat online seputar kebijakan atau isu-isu pemerintah, dengan banyak diskusi ini terjadi di luar saluran resmi pemerintah

Indonesia Dalam Kejutan

Mark Drapeau, seorang asisten profesor di Sekolah Media dan Hubungan Publik, Universitas George Washington dan sekaligus salah satu direktur di Microsoft, membagi Pemerintahan 2.0 dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap Kejutan (200? -2008): Pada tahun 2008 (dan sedikit sebelumnya), Pemerintahan 2.0 berada dalam fase kejutan. Kejutan bahwa sesuatu seperti Twitter signifikan. Mengherankan bahwa pemerintah mungkin menggunakan Facebook sebagai platform hubungan publik. Kejutan bahwa organisasi-organisasi yang secara hirarki ketat seperti layanan militer akan menggunakan teknologi non-hirarkis seperti wiki dan blog untuk mencapai misi mereka. Sebut saja fase ini mengejutkan, atau ketakutan, atau ketidaktahuan, atau lainnya, tapi pada intinya Pemerintahan 2.0 memiliki masa depan yang tidak pasti.  

2. Tahap Percobaan (2009): Pada fase ini percobaan pun mulai terjadi. Drapeau menyebutnya sebagai kebangkitan eksperimental, dimana orang-orang melek teknologi baik di dalam dan di luar pemerintah bergerak menuju perubahan - perubahan dalam bagaimana pemerintah mengoperasikan secara internal, dan bagaimana berinteraksi dengan publik. "Goverati" ini membentuk inti gerakan untuk membawa visi Gedung Putih dari pemerintahan yang lebih transparan, kolaboratif, dan partisipatif dimana warga berpartisipasi secara terus menerus dan tidak hanya pada waktu pemilu untuk membuahkan hasil.  

Dalam waktu ini, istilah "Pemerintah yang Terbuka" juga menjadi populer. Meski tidak benar-benar jelas penggunaan istilah "Pemerintah yang Terbuka" atau "Pemerintah 2.0", namun keduanya cukup jelas dan berarti untuk jumlah gerakan yang membentang mulai dari filosofi tentang bagaimana pemerintah harus bekerja untuk orang, untuk media sosial dan jaringan sosial, komputasi awan, untuk teknologi mobile, untuk open source dan teknologi/interoperabilitas terbuka, dan bahkan untuk topik seperti cybersecurity dan privasi data warga. Contoh yang paling drastis dalam hal pemerintah memeluk teknologi baru, Departemen Pertahanan meluncurkan Defense.gov, dimana fitur-fitur secara eksplisit dilink ke YouTube, Twitter, Flickr, dan sebagainya. "Kami ingin mendengar dari Anda!" menjadi moto instansi-instansi pemerintah.

3. Tahap Solusi (2010-201?): Pada tahap ini lanskap Pemerintahan 2.0 bergeser, benar-benar melakukan eksperimen dan menganalisis hasil, menjadi satu di mana orang-orang mencari solusi yang stabil, dapat dipercaya, legal, interoperable, dan lengkap untuk masalah-masalah pemerintah. Meskipun, solusi-solusi ini tidak selalu gratis, tidak selalu open source, tidak selalu dibuat oleh 35 hacker yang bertemu di akhir pekan, tidak selalu tersedia di web atau cloud, dan tidak selalu tersedia off-the-shelf.

Menilik layanan online yang disediakan beberapa departemen dan lembaga-lembaga pemerintah, plus insiden “komisidelapan@yahoo.com”, wajar kalau Indonesia masuk dalam kategori kejutan. Alih-alih menyediakan informasi/data yang transparan untuk publik dan menyediakan ruang kepada publik untuk berpartisipasi, pemanfaatan e-mail resmi saja masih jauh dari jangkauan. Penggunaan alamat e-mail gratis seperti Yahoo dan Gmail, bagaimanapun, beresiko tinggi. Apalagi ini menyangkut tugas-tugas negara.

Ke depan, masyarakat hanya akan tumbuh dalam penggunaan internet. Data Internet World Stats menyebutkan, pada 2009, Indonesia menduduki peringkat kelima negara pengguna Internet terbesar di Asia setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Total pengguna internet di Indonesia hingga 30 Juni 2010 mencapai 30.000.000, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,4 persen selama sepuluh tahun terakhir. Data ini belum termasuk pengguna mobile internet yang kian menjamur seiring peningkatan jumlah pengguna Blackberry, iPhone, iPad, dan sebagainya.

Dari data resmi Facebook pada Juli 2010 menunjukkan, Indonesia merupakan negara dengan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Posisi Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan total jumlah pengguna sebanyak 25,9 juta. Sedangkan AS menempati urutan pertama dengan jumlah pengguna mencapai 125,8 juta, dan disusul Inggris dengan jumlah pengguna 26,5 juta. Dan jumlah ini hanya terus meningkat secara keseluruhan. 

Kemampuan dan kemudahan masyarakat menggunakan alat-alat Web 2.0 dalam kehidupan sehari-hari, pada akhirnya, menyeret pemerintah menghadapi apa yang disebut masyarakat 2.0. Dengan berbagai kemudahan fasilitas yang disediakan, real time, dan menjangkau khalayak luas oleh platform tersebut. Publik dengan mudah dan cepat akan terlibat dalam isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, membuat laporan kejadian, berbagi foto, menayangkan video-video, dan sebagainya. Tanpa perlu menjadi dan/atau mengandalkan jurnalis handal.

Lantas, dimana “wajah” pemerintah ketika semua hal itu telah dan sedang terjadi? Apakah pemerintah siap menghadapi masyarakat 2.0? Tinggal pilih, bersiap melakukan terobosan inovasi atau justru terjungkal menjadi tragedi.
  

Saturday, May 14, 2011

Kekuatan Jaringan Sosial dan Revolusi Politik





Media sosial adalah sebuah alat revolusi, bukan revolusi itu sendiri. Ini merupakan cara murah dan cepat untuk menyebarkan pesan-pesan Anda ke sekelompok besar orang yang simpatik terhadap perkara Anda ~ Gwen M.

Media sosial khususnya Facebook dan Twitter ditengarai memiliki peran penting dalam gerakan revolusioner di Mesir dan Tunisia yang sukses awal tahun ini. Kedua situs jejaring sosial terpopuler ini berperan dalam menyebarkan informasi dan membantu para organisator merencanakan aksi protes mereka. Dipelopori para aktivis kaum muda, berpendidikan, dan melek Internet (serta menganggur), mereka menggunakan teknologi sosial untuk membantu memobilisasi massa dalam menggulingkan rezim-rezim lama dan tidak lagi cocok untuk membangun pemerintahan demokrasi baru.

Rezim di Tunisia dan Mesir yang menderita defisit legitimasi mendalam selama beberapa dekade, mempertunjukkan protes-protes massa secara berkala sebelumnya. Kali ini media sosial menciptakan titik ungkit di Tunisia, keberhasilan pemberontakan Tunisia menginspirasi masyarakat Mesir yang telah menyiapkan strategi perlawanan selama berbulan-bulan. Di Mesir, para aktivis dan kubu oposisi dengan mudah memobilisasi massa dan mengkoordinasikan gerakan unjuk rasa melalui Facebook dan Twitter. Jaringan sosial bisa menjadi media alternatif dengan menayangkan video-video bentrokan yang segera tersebar ke seluruh dunia melalui YouTube dan Blog. Dengan sangat cepat ratusan ribu kaum muda di negeri Piramida itu mengakses grup-grup yang ada di media sosial tersebut. 

Peristiwa di Mesir dan Tunisia bukan pertama kalinya dimana media sosial mengambil peranan. Pada 17 Januari 2001, selama persidangan pemakzulan Presiden Filipina Joseph Estrada, para loyalis di Kongres Filipina memilih untuk mengesampingkan bukti-bukti kunci terhadap Estrada. Hanya kurang dari dua jam setelah keputusan tersebut diumumkan, ribuan warga Filipina yang marah karena presiden korup mereka lepas dari jeratan, berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue, sebuah persimpangan jalan utama di Manila. Protes disusun melalui pesan teks yang diteruskan berbunyi, "Go 2 EDSA Wear Blk." Orang-orang (banyak) dengan cepat membengkak, dan dalam beberapa hari selanjutnya, lebih dari satu juta orang hadir, menyendat lalu lintas di pusat kota Manila.

Kemampuan masyarakat untuk mengkoordinasikan respon secara besar-besaran dan cepat - hampir tujuh juta pesan teks terkirim pada minggu itu – menggusarkan para legislator negara sehingga mereka berbalik arah dan mengijinkan bukti-bukti untuk disajikan. Nasib Estrada tersegel, karena ia mengungsi pada 20 Januari. Kejadian ini menandai pertama kalinya media sosial membantu memaksa keluar seorang pemimpin nasional. Estrada sendiri menyalahkan "pembangkitan pesan-teks" untuk kejatuhannya.

Sejak munculnya Internet di awal 1990-an, populasi jaringan dunia telah berkembang dari jutaan hingga  miliaran. Selama periode ini, media sosial telah menjadi kenyataan hidup bagi masyarakat sipil di seluruh dunia, melibatkan banyak pelaku: warga biasa, para aktivis, organisasi nonpemerintah, perusahaan telekomunikasi, penyedia perangkat lunak (software), dan pemerintah.

Sebagai lanskap komunikasi yang lebih padat, lebih kompleks, dan lebih partisipatif, populasi jaringan memperoleh akses lebih besar ke informasi, lebih banyak peluang untuk terlibat dalam ceramah-ceramah publik, dan sebuah kemampuan yang ditingkatkan untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam arena politik, seperti protes di Manila menunjukkan, kebebasan-kebebasan yang meningkat itu dapat membantu perubahan tuntutan publik yang terkoordinasi dengan bebas.

Orang-orang dengan keluhan akan selalu menemukan cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada akhirnya, bagaimana mereka memilih cara untuk melakukannya menjadi kajian menarik, disamping motivasi-motivasi utama yang mendorong mereka untuk melakukannya.

Peran Media Dalam Revolusi

Sebuah revolusi hadir sebagai tuntutan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Artinya, sebuah revolusi akan berhasil bila ditunjang oleh sejumlah faktor yang harus hadir secara bersama-sama.

Setiap revolusi tentu memiliki cara dan akar permasalahan yang berbeda-beda. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa faktor penyebab seperti penindasan oleh rezim otoriter, tingginya tingkat korupsi, angka kemiskinan dan pengangguran, serta berbagai ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat hampir selalu menjadi pemicu utama terjadinya protes-protes umum, berkelanjutan, hingga mencapai klimaknya: gerakan menggulingkan pemerintah yang berkuasa.

Seperti halnya gelombang revolusi yang terjadi di Timur Tengah baru-baru ini, memiliki kemiripan mencolok dengan badai revolusi politik sebelumnya. Naiknya harga pangan dan pengangguran yang tinggi di Eropa pada 1848 telah memicu protes-protes umum dari Maroko hingga Oman. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Eropa Timur ini berusaha untuk menggulingkan monarki tradisional. Revolusi di Uni Soviet tahun 1989 lebih ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan komunis. Sedangkan faktor frustrasi dengan sistem politik tertutup, korup, dan tidak responsif telah menyebabkan pembelotan di antara elit dan jatuhnya rezim berkuasa di Tunisia, Mesir, dan (mungkin) Libya.
 
Revolusi ada jauh sebelum Internet lahir. Penggunaan media sebagai sarana atau saluran komunikasi politik dalam revolusi berbanding lurus dengan sejarah perkembangan media itu sendiri. Pada tahun 1500-an Martin Luther mengadopsi mesin percetakan yang praktis baru untuk memprotes Gereja Katolik Roma, sehingga berhasil melakukan reformasi. Kaum revolusioner Amerika menyinkronkan keyakinan mereka menggunakan layanan pos yang dirancang oleh Benjamin Franklin. Di Jerman Timur, gerakan memobilisasi sekitar 70 ribu massa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di Leipzig pada 9 Oktober 1989 (tepat satu bulan sebelum Tembok Berlin runtuh) dibantu oleh media cetak dan elektronik. Mereka berhasil menggulingkan rezim yang kita pikir akan bertahan hingga ratusan tahun.

Gerakan pembangkang sekarang ini akan menggunakan segala cara untuk membingkai pandangan mereka dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Seperti peran penting media sosial dalam Revolusi Tunisia dan Mesir dalam menyebarkan informasi dan membantu para organisator merencanakan protes. Mustahil juga untuk menggambarkan kekalahan Partai Komunis Moldovan dari Parlemen setelah Pemilu 2009 tanpa membahas penggunaan ponsel dan alat-alat online oleh lawan-lawannya untuk memobilisasi

Strategi Filipina sendiri telah diadopsi berkali-kali setelah itu. Dalam beberapa kasus, para pengunjuk rasa akhirnya berhasil, seperti di Spanyol pada 2004, ketika demonstrasi yang diorganisir oleh pesan teks menyebabkan pengusiran cepat Perdana Menteri Spanyol José María Aznar. Partai Komunis kehilangan kekuasaan di Moldova pada tahun 2009 ketika protes besar-besaran yang dikoordinasikan oleh pesan teks, Facebook, dan Twitter pecah setelah pemilu curang. Di seluruh dunia, Gereja Katolik telah menghadapi tuntutan hukum atas tindakannya melindungi pemerkosa anak, sebuah proses yang dimulai ketika liputan The Boston Globe pada 2002 tentang pelecehan seksual di gereja menyebar secara online dalam hitungan jam.

Meskipun, ada juga beberapa contoh para aktivis gagal, seperti di Belarus pada Maret 2006, ketika para pemrotes jalanan (diorganisir melalui e-mail) melawan pemilihan Presiden Aleksandr Lukashenko yang diduga keras hasilnya dibengkakkan. Selama pemberontakan Gerakan Hijau di Iran pada Juni 2009, para aktivis menggunakan setiap alat yang memungkinkan mengkoordinasikan secara teknologi untuk memprotes kesalahan hitung suara bagi Mir Hossein Mousavi, tetapi akhirnya menyerah karena tindakan kekerasan yang kejam. Pemberontakan Kaos Merah di Thailand pada 2010 pun mengikuti jalan sama namun lebih cepat: kecerdasan para pemrotes dengan media sosial menduduki pusat kota Bangkok sampai pemerintah Thailand membubarkan para pengunjuk rasa, yang menewaskan puluhan orang.

Analisis Jaringan Sosial

Meningkatnya popularitas layanan jejaring sosial online telah mendorong penelitian ke karakteristik-karakterisknya dan merambah ke karakteristik di luar data yang merayap. Analisis jaringan sosial (terkait dengan teori jaringan) muncul sebagai teknik utama dalam sosiologi modern, sebagai alat untuk menghubungkan tingkat mikro dan makro teori-teori sosiologis. Analisis jaringan untuk melihat sejauh mana struktur dan komposisi ikatan mempengaruhi norma-norma.

Jaringan sosial juga telah digunakan untuk menguji bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain, menggambarkan koneksi informal yang banyak yang menghubungan para eksekutif secara bersama-sama, serta asosiasi dan koneksi antara karyawan secara individu pada organisasi-organisasi yang berbeda. Misalnya, kekuatan dalam organisasi sering hadir melebihi dari tingkatan individu dalam suatu jaringan yaitu pada pusat dari banyak hubungan daripada jabatan yang sebenarnya. Jaringan sosial juga memainkan peran kunci dalam perekrutan, dalam kesuksesan bisnis, dan dalam kinerja pekerjaan. Jaringan menyediakan cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan informasi, menghalangi kompetisi, dan berkolusi dalam menetapkan harga atau kebijakan.

Wikipedia menterjemahkan jaringan sosial sebagai struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) yang disebut node, yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih jenis saling ketergantungan tertentu, seperti pertemanan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, ketidaksukaan, hubungan seksual, atau hubungan kepercayaan, pengetahuan atau prestise.


Jaringan Sosial
Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial dari segi teori jaringan yang terdiri dari node dan ikatan (disebut juga link atau koneksi). Node adalah pelaku individual dalam jaringan, dan ikatan adalah hubungan antara para pelaku. Struktur berbasis grafik yang dihasilkan seringkali sangat kompleks. Bisa jadi banyak jenis ikatan antara node. Penelitian di berbagai bidang akademik menunjukkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, dari keluarga sampai ke tingkat negara-negara, dan memainkan peran penting dalam menentukan caranya masalah-masalah dipecahkan, organisasi-organisasi dijalankan, dan sejauh mana individu-individu berhasil dalam mencapai tujuan mereka.

Dalam bentuk yang paling sederhana, jaringan sosial adalah peta ikatan-ikatan tertentu, seperti persahabatan, antara node-node yang sedang dipelajari. Node yang secara individu dengan demikian dihubungkan kontak sosial dari individu tersebut. Jaringan dapat juga digunakan untuk mengukur modal sosial - nilai yang didapatkan seseorang dari jaringan sosial. Konsep-konsep ini sering ditampilkan dalam diagram jaringan sosial, dimana node adalah poin dan ikatan adalah baris.

Bentuk jaringan sosial membantu menentukan kegunaan jaringan untuk individu tersebut. Yang lebih kecil, jaringan lebih ketat bisa kurang bermanfaat bagi anggota-anggota mereka daripada jaringan dengan banyak koneksi bebas (ikatan lemah) untuk individu di luar jaringan utama. Jaringan yang lebih terbuka, dengan banyak ikatan lemah dan koneksi sosial, lebih mungkin untuk memperkenalkan ide-ide baru dan peluang untuk anggota-anggota mereka daripada jaringan tertutup dengan banyak ikatan berlebihan. Dengan kata lain, sekelompok teman yang hanya melakukan hal-hal satu sama lain sudah berbagi pengetahuan dan peluang yang sama. Sekelompok individu dengan koneksi ke dunia sosial lainnya cenderung memiliki akses ke informasi yang lebih luas. Ini lebih baik bagi keberhasilan individu untuk memiliki koneksi ke berbagai jaringan daripada banyak koneksi dalam jaringan tunggal. Demikian pula, individu dapat mempengaruhi atau bertindak sebagai perantara dalam jaringan sosial mereka dengan menjembatani dua jaringan yang tidak terkait secara langsung (disebut mengisi lubang struktural).

Difusi Informasi adalah proses dimana ide baru atau tindakan secara luas menyebar melalui saluran komunikasi. Tingkat tumpang tindih jaringan persahabatan dua individu bervariasi secara langsung dengan kekuatan ikatan mereka satu sama lain. Dampak dari prinsip ini pada difusi pengaruh dan informasi, kesempatan mobilitas, dan organisasi masyarakat yang dieksplorasi. Mark S. Granovetter dalam makalahnya berjudul “The Strength of Weak Ties” meletakkan penekanan pada kekuatan kohesif ikatan lemah. Ikatan lemah merujuk kepada interaksi antara sekelompok jaringan dan sangat penting untuk bagaimana informasi mengalir dalam jaringan. Selain itu, mereka hanya ikatan lemah dengan respek ke jaringan, bukan untuk orang-orang di dalamnya.

Dalam hal ini, Brian Solis menjelaskan dalam postingannya berjudul “Malcolm Gladwell, Your Slip is Showing” bahwa jika persatuan adalah efek, kerapatan adalah penyebabnya. Ide-ide menyebar lebih cepat dalam jaringan sosial yang terhubung dengan rapat. Tetapi untuk mencapai kerapatan, ikatan harus dibentuk tanpa kekuatan atau berumur panjang dengan cepat di seputar misi atau tujuan bersama. Kerapatan tidak bisa dicapai jika jaringan tidak bisa menyediakan sumber daya yang diperlukan. Artinya, potensi untuk aktivasi ada dalam Facebook dan Twitter itu sendiri. Di samping jaringan sosial, pemicu untuk aktivitas sosial adalah tidak diragukan dibangun-di dalam Internet. Jadi alat-alat yang meningkatkan kerapatan koneksi sosial adalah instrumental untuk mengubah penyebaran itu.

Pada awal 2010, tim peneliti dari Departemen Ilmu Komputer di Korea Advanced Institute of Science and Technology melakukan analisis multi-bagian dari Twitter melalui 41,7 juta profil pengguna; 1,47 miliar hubungan sosial; 4, 262 topik tren, dan 106 juta tweet. Dalam kesimpulan mereka menemukan bahwa jaringan saling terhubung secara mengejutkan dan sebuah cara efektif untuk menyaring informasi yang berkualitas. Twitter adalah cara yang sangat efektif untuk menyaring dan menyebarkan informasi yang relevan. Yaitu fusi cepat dari perikatan dalam jaringan berpopulasi padat untuk mengaktifkan kerapatan yang diperlukan untuk memicu efek jaringan.

"Tidak peduli berapa banyak pengikut pengguna yang dimiliki, tweet memungkinkan untuk menjangkau (khalayak ukuran tertentu) setelah tweet pengguna mulai menyebar melalui re-tweet," kata Haewoon Kwak, salah satu peneliti. Artinya, mekanisme re-tweet telah memberikan setiap pengguna kekuatan untuk menyebarkan informasi secara luas. Pengguna secara individual memiliki kekuatan untuk mendikte informasi mana yang penting dan harus disebarkan melalui re-tweet. “Inilah caranya kita menyaksikan munculnya kecerdasan kolektif," ujarnya.

Tim peneliti menggunakan trending insiden naas penerbangan Air France 477 untuk memvisualisasikan kepadatan dan distribusi, seperti terlihat di pohon tweet berikut ini:




Ini merupakan demonstrasi seberapa kuat, lemah, dan sementara ikatan-ikatan terhubung untuk sementara waktu untuk memastikan bahwa dunia bersatu di seputar berita buruk ini. Saya yakin kita akan melihat peta serupa jika kita menganalisis peristiwa Iran dan Mesir, di mana Twitter memainkan peran sangat penting dalam penyatuan (unifikasi) dan penyebaran,”kata Solis.

Namun, penggunaan alat media sosial seperti pesan teks, e-mail, photo sharing, jaringan sosial, dan sejenisnya tidak memiliki hasil yang ditakdirkan tunggal. Dalam profesinya sebagai pakar media sosial, Solis menemukan bahwa dibutuhkan suatu kejadian yang luar biasa untuk mengaktifkan kerapatan di jaringan yang kuat, namun luas dan kacau. Tapi, itu mungkin, dan untuk berbagai tingkatan, hal itu terjadi setiap hari. Dalam hal dimana perencanaan dan desain seputar aksi dan hasil yang diatur, hasilnya terbukti sangat menjanjikan dan dapat ditiru.

Di Indonesia, kekuatan jaringan sosial terbukti ampuh dalam menggerakkan massa untuk mengumpulkan koin untuk membantu Prita Mulyasari melawan RS Omni International Alam Sutera pada Desember 2009. “Gerakan Koin Untuk Keadilan” ini mampu meraup koin senilai lebih dari Rp 655 juta! Sebuah gerakan yang dirancang oleh sekelompok orang dengan tujuan jelas: membantu Prita melawan ketidakadilan, dengan mengusung isu rasa solidaritas masyarakat melalui berbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan Blog.

Masyarakat Sipil dan Ruang Publik

Clay Shirky, seorang profesor Media Baru di New York University menulis dalam postingannya berjudul “The Political Power of Social Media”, potensi sebenarnya media sosial terletak dalam mendukung masyarakat sipil dan ruang publik, yang akan menghasilkan perubahan selama bertahun-tahun dan dekade, bukan minggu atau bulan. Di sini, media sosial berperan sebagai alat jangka panjang yang dapat memperkuat masyarakat sipil dan ruang publik.

Peluang itu ada karena, seperti dikatakan Solis, media sosial merepresentasikan demokratisasi informasi dan pemerataan pengaruh. Di situlah letak baik tantangan dan peluang bagi individu, perusahaan atau organisasi. Saat ini, siapapun bisa membuat, menerbitkan, dan mendistibusikan ide-ide, pandangan, berita, dan informasi. Konten bisa berkeliling ke seluruh dunia melalui berbagai saluran dan orang-orang yang terhubung, lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhkan untuk membaca kalimat ini.

Tak heran bila keberadaan media sosial telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama kaum muda. Laporan Pew Internet Project menemukan bahwa jaringan sosial dapat mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam politik. Keterlibatan politik secara online seperti menghubungi para pejabat, menandatangani petisi dan menghimpun donasi meningkat di kalangan orang-orang Amerika Serikat yang lebih kaya dan berpendidikan lebih baik. Meski keterlibatan masyarakat masih berada di kalangan menengah, Internet berkontribusi nyata untuk mendemokratisasikan keterlibatan politik.

Kebebasan politik harus disertai dengan masyarakat sipil yang melek huruf dan cukup berhubungan rapat untuk membahas isu-isu yang disajikan kepada publik. Dalam sebuah studi jajak pendapat politik yang terkenal setelah pemilu presiden AS 1948, sosiolog Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld menemukan bahwa media massa sendiri tidak mengubah pikiran orang, kecuali ada proses dua langkah. Pendapat pertama dikirimkan oleh media, dan kemudian dikumandangkan oleh teman-teman, anggota keluarga, dan rekan-rekan. Yang kedua, langkah sosial bahwa pendapat politik dibentuk. Ini adalah langkah di mana Internet pada umumnya, dan media sosial khususnya, bisa membuat perbedaan. Seperti mesin cetak, Internet menyebar tidak hanya konsumsi-konsumsi media, namun produksi media juga - memungkinkan orang untuk secara pribadi dan publik mengartikulasikan dan memperdebatkan campuran pandangan yang bertentangan.

Sebuah ruang publik yang berkembang perlahan-lahan, di mana opini publik bergantung pada media dan percakapan, merupakan inti dari pandangan lingkungan kebebasan Internet. Pandangan lingkungan mengasumsikan bahwa perubahan politik yang kecil terjadi tanpa diseminasi dan adopsi ide-ide dan pendapat di ruang publik. Akses terhadap informasi jauh kurang penting, secara politik, daripada akses ke percakapan. Selain itu, ruang publik lebih mungkin muncul di masyarakat sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap persoalan ekonomi atau pemerintahan sehari-hari daripada jangkauan cita-cita politik abstrak mereka.

Kondisi tersebut mendorong munculnya kemampuan koordinasi yang disebut "berbagi kesadaran", kemampuan setiap anggota kelompok untuk tidak hanya memahami situasi yang dihadapi tetapi juga memahami bahwa orang lain melakukannya juga. Media sosial meningkatkan kesadaran bersama dengan menyebarkan pesan melalui jaringan sosial. Protes anti-Aznar di Spanyol memperoleh momentum begitu cepat justru karena jutaan orang menyebarkan pesan yang bukan bagian dari organisasi hirarkis.

Protes anti korupsi Cina yang pecah pasca gempa bumi dahsyat di Sichuan pada Mei 2008 adalah contoh lain. Para demonstran adalah para orang tua, terutama ibu-ibu, yang telah kehilangan anak satu-satunya pada peristiwa runtuhnya sekolah-sekolah yang dibangun dengan buruk, hasil kolusi antara perusahaan konstruksi dan pemerintah setempat. Sebelum gempa, korupsi di industri konstruksi di negara itu merupakan rahasia umum. Namun ketika sekolah runtuh, warga mulai berbagi dokumentasi kerusakan dan protes mereka melalui alat media sosial. Konsekuensi dari korupsi pemerintah dibuat terlihat secara luas, dan melampaui fase dari sebuah rahasia umum ke sebuah kebenaran umum.

Pada akhirnya gerakan-gerakan protes terbaru menggunakan media sosial bukan sebagai pengganti tindakan di dunia nyata tetapi sebagai cara untuk mengkoordinasikannya. Penerapan alat-alat ini (terutama telepon seluler) sebagai cara untuk mengkoordinasikan dan mendokumentasikan aksi-aksi di dunia-nyata sehingga ada di mana-mana yang akan memungkinkan menjadi bagian dari semua gerakan politik masa depan.

Nah, bagaimana dengan Anda, khususnya kaum muda di Indonesia dalam menggunakan kekuatan jaringan sosial untuk perubahan politik ke depan?